Izin Tambang PT Gag Nikel Tak Dicabut, Bahlil Ungkap Alasannya

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

 

Diketahui, terdapat lima perusahaan yang memiliki izin pertambangan nikel di Raja Ampat. Mereka adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Gag Nikel. Namun, dari lima tersebut, hanya izin milik PT Gag yang tidak dicabut.

 

“Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (10/6/2025).

 

Bahlil mengungkapkan, keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut melakukan operasi pertambangan di wilayah geopark global. PT KSM beroperasi di Pulau Kawe yang memiliki luas 5.922 hektare (ha), PT MRP di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun dengan luas 2.193 ha, PT ASP di Pulau Manuran dengan luas 1.173 ha, dan PT Nurham di Yesner Waigeo Timur dengan luas 3.000 ha.

 

 

Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag yang memiliki luas 13.136 ha. Adapun PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat yang memiliki izin usaha produksi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025.

 

Baca Juga

Bukan di Geopark, Gag Nikel Siap Dukung Audit Lingkungan dari Menteri LH

 

 

 

 

 

 

 

“Bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Dari semua lima perusahaan ini, datanya adalah kalau PT Gag Nikel ini adalah kontrak karya,” ujar Bahlil.

 

Lebih lanjut, Bahlil juga menanggapi soal kabar pertambangan di Pulau Gag yang dikatakan merusak dan mencemari lingkungan. Menurutnya, itu adalah berita bohong alias hoax. Sebab, PT Gag sudah melakukan kegiatan pertambangan sesuai prosedur analisis dampak lingkungan.

 

“Dari total 13.000 hektare, ini Gag ini, itu yang dibuka itu 260 ha. Dari 260 ha, sudah direklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 ha. Dan ini adalah lokasi produksinya, sekarang masih ada 130 ha. Nanti setelah ini direklamasi,” paparnya. 

 

Selain lokasi Pulau Gag yang berada di luar wilayah geopark global, pulau tersebut juga dikatakan Bahlil jauh dari Pulau Piaynemo yang menjadi pusat pariwisata Raja Ampat. 

 

“Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas. Pulau Gag ke sini (Pulau Piaynemo), ini kurang lebih sekitar 42 km. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark,” tegas Bahlil.