Ada 'Funding Gap' Rp 753 Triliun! Danantara Jadi Angin Segar Biayai Proyek Infrastruktur

 

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi angin segar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur nasional.

 

Adapun proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 1.905 triliun dengan potensi kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp 753 triliun

 

“Struktur pembiayaan ini sebetulnya menjadi menarik ketika ada peran Danantara di sini, memang Danantara ini menjadi angin segar yang diharapkan bisa membantu untuk memberikan dukungan untuk pembiayaan,” kata Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas, Novie Andriani dalam forum CreatIFF 2025 di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga

Bukan Sekadar Seremoni, ICI 2025 Siap Tawarkan Proyek Infrastruktur 'Feaseble' ke Dunia

 

Meski demikian, Novie menggarisbawahi pendanaan Danantara ke proyek-proyek pipeline infrastruktur harus dikaji lebih dalam, termasuk risk appetite dari Sovereign Wealth Fund (SWF) itu.

 

 

“Sebetulnya ada potensi sinergi antara Danantara untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya beberapa proyek pipeline-nya. Selain itu, perlu dieksplor lebih dalam terkait appetite risiko dari Danantara. Kemudian kriteria proyek yang menjadi prioritas untuk pembiayaan itu seperti apa, apakah ada sektor-sektor tertentu yang memang akan menjadi priority sector dari Danantara,” jelas dia.

 

Danantara telah menyiapkan investasi senilai US$ 5 miliar (Rp 81 triliun) pada 2025 di sektor manufaktur, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga energi baru terbarukan (EBT).

 

“Yang terakhir adalah pasar keuangan, bagaimana kita bisa membantu pasar keuangan-pasar keuangan sehingga permodalan, akses terhadap pembiayaan itu lebih dapat diakses,” kata Managing Director Finance Danantara Arief Budiman kepada wartawan dalam acara Sumitronomics di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

 

Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan tantangan pembiayaan infrastruktur nasional diperkirakan masih akan berlanjut pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029 atau era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

 

 

Menurutnya, proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 1.905 triliun dengan potensi kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp 753 triliun akibat keterbatasan fiskal, baik dari APBN maupun APBD.

 

''Tantangan pembiayaan infrastruktur masih akan berlanjut proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp 1.905 triliun dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp 753 triliun,'' jelas Dody di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). 

 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan inovatif selain kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal ini disampaikan Dody dalam forum Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

 

Baca Juga

Dihadiri 3.000 Orang, Ini Agenda Besar Konferensi Infrastruktur Andalan Prabowo

 

Kementerian PU berkomitmen mendorong berbagai alternatif skema pembiayaan kreatif, seperti blended financing, sekuritisasi aset, dan model-model lainnya yang berpotensi menutup funding gap.

 

Lebih lanjut, Dody menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pembiayaan yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menarik minat investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional, agar terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui kolaborasi pembiayaan.

 

Sepanjang periode RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menandatangani 15 kontrak proyek KPBU senilai Rp 198,4 triliun. Proyek-proyek pada periode 2023-2024, di antaranya Jalan Trans Papua ruas Jayapura - Wamena segmen Mamberamo - Elelim, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg, Jalan Tol Kediri - Tulungagung, hingga Jalan Tol Elevated Cikunir - Ulujami.