Mengapa PLTP Jalan di Tempat? Jawabannya Pajak dan Harga Listrik
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API)/Indonesian Geothermal Association (Inaga) menyarankan pemerintah mengurangi pajak agar bisa mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia. Pasalnya, pengurangan pajak bakal mempengaruhi angka keekonomian.
Dewan Pengawas API Supramu Santosa menyebutkan, persoalan utama pengembangan PLTP di Tanah Air adalah hanya terdapat single buyer user, yaitu PLN. Kondisi tersebut membuat sulit terjadi kesepakatan jual-beli antara pengembang pembangkit panas bumi dengan pembeli listrik panas bumi, yakni PLN.
“Bukan karena hanya single buyer, tetapi harganya PLN ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau PLN harus memberikan kita lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh pemerintah, kan pemerintah harus kasih subsidi,” ungkap Supramu di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga
PLTP Lumut Balai II Segera COD, Indonesia Kejar Gelar Nomor Satu Geotermal Dunia
Kendati demikian, Supramu tidak memungkiri bahwa pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan PLTP sangat bergantung pada kemampuan fiskal. Sementara saat ini, subsidi energi sudah cukup besar di dalam APBN.
Total anggaran subsidi dan kompensasi yang yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2025 adalah Rp 394,3 triliun untuk sektor energi. Bila diperinci, target anggaran subsidi BBM sebesar Rp 26,7 triliun, LPG Rp 87 triliun, dan listrik Rp 89,7 triliun.
Sementara itu, untuk kompensasi sebesar Rp 190,9 triliun yang disiapkan. Sebagai pembanding, selama periode Januari hingga Desember 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp 386,9 triliun untuk subsidi energi.
“Kalau tidak bisa memberikan subsidi, apakah pemerintah harus menaikkan harga listrik? Menaikkan harga listrik juga social and politically difficult, kan? Susah kan menaikkan harga listrik itu? Kalau menaikkan harga listrik itu bakal beban kepada masyarakat, inflasi, dan lain-lain,” sebutnya.
Maka dari itu, pria yang juga menjabat sebagai CEO PT Supreme Energy tersebut menyarankan agar pemerintah bisa mengurangi pajak-pajak, utamanya terkait pengembangan PLTP untuk mendapatkan keekonomian yang layak.
“Jadi memang agak sulit bagaimana mencari titik yang bagus itu. Bagi saya yang bisa dilakukan adalah mengurangi government tax. Mengurangi pajak-pajak pemerintah. Itu dikurangi sehingga bisa membantu keekonomian,” ucap Supramu.
Baca Juga
Menurut dia, jika keekonomian untuk sektor kelistrikan sudah bagus, maka bukan hal sulit untuk mendapatkan investor dalam pengembangan PLTP. Supramu tidak menganggap mencari investor untuk mengembangkan PLTP sebagai masalah besar.
“Banyak sekali perusahaan luar negeri itu yang ingin menjadi partner kita untuk mengerjakan geotermal di Indonesia. Namun, kan masalahnya adalah keekonomian. Itu saja masalahnya. Keekonomian itu masalah yang paling pokok,” tegas dia.
