Bahlil Ngadu ke Prabowo Ada 10 Wilayah Kerja Migas Mangkrak
TANGERANG, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadu kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini terdapat 10 wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK Migas) yang mangkrak. Padahal, mereka sudah diberikan Plan of Development (PoD).
Bahlil menilai hal ini sangat disayangkan, mengingat 10 WK tersebut dapat berkontribusi dalam menggenjot lifting migas nasional. Apalagi Presiden Prabowo menargetkan lifting minyak 900.000 sampai satu juta barrel oil per day (BOPD) di 2029 untuk mewujudkan swasembada energi.
"Kami laporkan Pak Presiden biar tidak ada dusta di antara KKKS. Saya laporkan ada 10 WK yang sudah PoD, tapi mangkrak, gak jalan," kata Bahlil dalam acara IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).
Lebih lanjut dia memaparkan, sepuluh WK Migas yang mangkrak tersebut memiliki kapasitas produksi 31.300 barel. Bahkan yang sudah jalan sekitar 17 PoD dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas.
"Dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan, maka kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, lakukan percepatan, dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery," ucap dia.
Baca Juga
Prabowo Serius Percepat Hilirisasi dan Tingkatkan Lifting Migas Nasional
Bahlil menerangkan, hal ini dilakukan karena internal rate of return (IRR)-nya rata-rata sudah ekonomis, yaitu minimal 13%, maksimal 17%, dengan nilai median 15%. Penetapan ini supaya tidak ada lagi perdebatan tentang keekonomian atau tidak.
Kebijakan selanjutnya yang didorong oleh Kementerian ESDM untuk menggenjot lifting migas adalah dengan menarik kembali WK Migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bergerak lambat, padahal sudah diberikan kewenangan untuk mengelola.
"Mohon maaf secara undang-undang, lima tahun mangkrak kita harus tarik dan alihkan ke negara, kemudian kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, Pak. Kalau Bapak izinkan, tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan, Pak," tegas Bahlil.
Baca Juga