Erick Thohir Bakal Kaji Kurangi Jumlah Komisaris BUMN 

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bakal mengkaji kebijakan untuk mengurangi jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah. Menurut Erick, rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto perihal efisiensi dan peningkatan kinerja perusahaan BUMN.

 

"Efisiensi yang diharapkan oleh Bapak Presiden juga kita lakukan, seperti beliau minta misalnya jumlah komisaris di bank himbara berkurang," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025) usai menerima kunjungan Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Bob Tyasika Ananta.

 

Adapun untuk mematangkan rencana tersebut, Erick mengaku bakal berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani. Ia menyebut bakal berdiksui bersama Rosan untuk meninjau ulang pengelolaan operasional BUMN agar lebih efisien.

 

"Ini kita harus diskusi, apakah perjalanan dinas, apakah jumlah komisaris? ini kita akan bicarakan sesuai arahan Bapak Presiden untuk lebih efisien," katanya.

 

Erick menuturkan langkah Prabowo untuk menerapkan kebijakan efisiensi di kementerian/lembaga tidak otomatis membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Ia menyebut, langkah efisiensi oleh pemerintah saat ini hanya berupa shifting anggaran.

 

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Struktur Komisaris BUMN Perbankan Lebih Ringkas dan Profesional

 

"Nah, beri kesempatan pemerintah untuk melakukan shifting anggaran, dan kita tetap pasti akan review," sambungnya.

 

 

Sebelumnya Prabowo terang-terangan meminta agar seluruh petinggi perusahaan BUMN untuk dievaluasi. Prabowo bahkan meminta direksi yang malas dan korupsi diganti.

 

Hal itu disampaikan Prabowo seusai town hall meeting Danantara bersama BUMN di JCC, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

 

Prabowo menyerahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi seluruh direksi perusahaan BUMN. Tak hanya prestasi dan kinerjanya, Prabowo meminta evaluasi juga menyangkut watak dan akhlak para petinggi perusahaan pelat merah. 

 

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia melakukan praktik-praktik yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," tegas Prabowo. 

 

Prabowo mendorong para direksi nakal tersebut diganti oleh pegawai BUMN yang baik dan berprestasi. Kalaupun tidak ada, direksi BUMN dapat diisi dari kalangan profesional. Yang pasti, Prabowo mengingatkan, pemilihan direksi BUMN jangan berdasarkan SARA dan latar partai politik. 

 

"Saya kira jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar parpol. Tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja untuk sebenar-benarnya rakyat Indonesia," tegasnya.