Kementerian PKP Siapkan 1,5 Juta Hunian di Desa Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

 

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan penyediaan hunian sebanyak 1.518.200 unit di wilayah pedesaan guna mendorong program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan, saat ini pihaknya hanya bisa mengadakan sebanyak 533.128 unit hunian dengan keterbatasan anggaran tahun ini. 

''Nah, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami, bahwa target pencapaian 1 juta rumah itu (di pedesaan) yang kalau pak menteri (Maruarar Sirait) katakan yang sudah ada modal di kami sekarang ini ada di angka 533.128 unit,'' kata Imran dalam "Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan bersama Kementerian Dalam Negeri" pada Selasa (29/4/2025), dikutip melalui tayangan YouTube pada Jumat (2/5/2025). 

Dia mengatakan, rumah susun itu ada 42 unit dan rumah khusus 476 unit. "Kemudian ada BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) itu ada 15.110 unit,'' sambungnya. 

 

Baca Juga

Kementerian PKP Bakal Godok Regulasi Rumah Pesisir untuk Program 3 Juta Rumah

Lebih lanjut, Imran menyatakan, alokasi kredit pembiayaan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wilayah pedesaan sekitar 99.000 unit. 

''Kemudian kita berharap ada tambahan pada 2025 ini sebanyak 58.500 unit (KPR FLPP di desa), termasuk itu nantinya ada pelonggaran BI 30.000 unit, dan tambahan dari mikro atau milenial itu 30.000 unit, termasuk ada investasi dari luar negeri itu sebanyak 300.000 unit,'' paparnya. 

Dia menyimpulkan, target penyediaan 1 juta hunian di pedesaan harus dicapai secara gotong-royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pengusaha baik BUMN dan swasta guna menyejahterakan rakyat Indonesia. 

''Padahal target yang diberikan kepada kita itu sebanyak 1 juta unit, bahkan menteri PKP sendiri itu menargetkan bahwa yang sudah ada di tangan itu bukan lagi pencapaian dari Direktorat Jenderal. Jadi di luar dari 533.000 itu, yang diminta kepada kita itu 1 juta (hunian) tetap, makanya itu totalnya itu sebanyak 1.518.200 unit,'' jelas Imran. 

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengakui, program 3 juta rumah masih memiliki tantangan, salah satunya investasi program tersebut yang belum konkret.

“Belum ada yang berhasil, konkret belum. Kalau mau jujur. Saya apa adanya begitu,” kata Ara saat rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Rabu (30/4/2025) melalui pantauan YouTube TV Parlemen, dikutip Jumat (2/5/2025).

 

Baca Juga

Menteri Ara Siap Di-reshuffle jika Program 3 Juta Rumah Macet Tahun Ini

Namun, kata dia, Kementerian PKP telah melakukan sejumlah upaya, untuk mencari investasi seperti ke Qatar hingga pertemuan dengan presiden. "Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu dengan Standard Chartered, kita ketemu dengan CEO Meeting. Kita berusaha, tetapi maaf belum sesuai harapan,” sambungnya.

Ara mengaku telah memberi penugasan kepada para Direktorat Jenderal Kementerian PKP guna menarik investasi program 3 juta rumah imbas pagu anggaran yang terbatas sekitar Rp 3,4 triliun.

 

“Saya buka saja di sini, target (investasi). Misalnya Pak Fitrah (Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur) mesti cari investasi Rp 5 triliun, betul Pak? Dirjen Kota (Direktur Jenderal Perumahaan Perkotaan, Sri Haryati) mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Desa (juga ditugaskan mencari investasi). Karena mungkin kementerian yang lama, tidak perlu mencari. Namun, kementerian ini, mohon maaf, kami enggak bisa, kami harus bekerja juga, mencari investasi,” ujarnya.

Selain investasi, Ara mengungkap, program corporate social responsibility (CSR) sektor swasta dalam membantu pembangunan dan renovasi rumah rakyat turut membantu Kementerian PKP. Ia menyebut, saat ini jumlah CSR untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat nilainya sudah mencapai Rp 500 miliar.