Wamen Fahri: Anggaran Renovasi 35.000 RTLH Cuma Rp 850 Miliar

 

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang termasuk dalam Asta Cita Program 3 Juta Rumah hanya bisa dianggarkan APBN 2025 sebesar Rp 850 miliar untuk 35.000 unit saja. Padahal, ada sekitar 26 juta RTLH yang harus direhabilitasi oleh pemerintah.

 

“Anggaran kita, tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi (Presiden ke-7), renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar, enggak sampai Rp 1 triliun,” kata Fahri di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

 

“Itu hanya meng-cover kurang dari 40.000, sekitar 35.000 rumah (renovasi). Jadi sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait (program) tiga juta rumah,” sambungnya.

 

Baca Juga

Yayasan Buddha Tzu Chi Mulai Renovasi 232 RTLH di Jakarta Pusat Pekan Depan

 

Adapun seluruh program Presiden Prabowo Subianto akan dirinci  dalam pidato Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada 16 Agustus 2025 mendatang. Hal ini juga menyangkut pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dalam 1 tahun yang rencananya akan menemui titik terangnya setahun yang akan datang.

 

“Sekali lagi APBN yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan di zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI, Joko Widodo). APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025, itu APBN 2026. Karena itu, sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” jelas Fahri.

 

Ihwal itu, Wamen Fahri menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mematangkan kebijakan daerah guna mempersiapkan diri untuk menyerap APBN secara optimal di program perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

 

“Saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah harus memikirkan efek daripada kebijakan kepada daerah dan tolong disiapkan sistemnya. Karena uangnya ada, kami menyiapkan uang tentunya karena pemerintah daerah dalam sistem kita nggak boleh pinjem, nggak boleh punya utang luar negeri, investasi boleh tapi nggak boleh berutang,” jelas dia.

 

Baca Juga

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pengembang Bakal Bangun 1 Juta Hunian di Desa 

 

Sekadar informasi, Fahri pernah menyampaikan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal backlog perumahan telah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025.

 

''Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami (Kementerian PKP) bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean,'' kata Fahri beberapa waktu lalu. 

 

Sementara itu, lanjut Fahri, backlog untuk rumah tak layak huni (RTLH) masih di sekitar 26 juta unit. “Jadi, masyarakat kita ini bertumbuh. Jumlah keluarga bertambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Artinya, pasarnya membesar. Mari kita memakai cara melihat pasar yang lebih progresif,” ucap dia.