Wamen PKP Fahri Akui Kebijakan Sektor Perumahan Masih Ambigu
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan, kebijakan pemerintah di sektor perumahan Indonesia masih ambigu antara barang publik dengan barang privat atau swasta.
“Makanya kita memakai tagline ‘gotong royong’ karena memang perumahan ini dalam sisi kebijakan dia ambigu, antara public goods dan private goods,” kata Fahri di sela-sela rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga
Batas Penghasilan MBR Sektor Perumahan Resmi Naik Jadi Rp 14 Juta
Wamen Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah mencanangkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Satu Data guna mengkaji kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga mengakar rumput ke setiap kabupaten/kota, hingga pedesaan.
“Makanya presiden buru-buru membuat Inpres Satu Data. Ajak BPS (Badan Pusat Statistik) duduk, bikin forum satu data daerah supaya kita punya data. Terakhir, DTSEN yang dikirimkan oleh BPS kepada kita, penduduk kita disebutkan itu sekitar 298,5 juta jiwa. Ini data Februari (2025) kemarin. Dari 298,5 juta itu terdiri dari 1% miskin ekstrem, artinya 1% itu kira-kira 2,985 juta (penduduk miskin ekstrem),” papar dia.
Baca Juga
Menteri Ara: Lahan Penjara di Perkotaan Bakal Disulap Jadi Kawasan Perumahan Baru
Wamen Fahri membeberkan, data terbaru dari BPS soal backlog perumahan telah mencapai 15 juta unit pada 2025. ''Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami (Kementerian PKP) bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean,'' kata Fahri beberapa waktu lalu.
Sementara itu, lanjut Fahri, backlog untuk rumah tak layak huni (RTLH) masih sekitar 26 juta unit. “Jadi, masyarakat kita ini bertumbuh. Jumlah keluarga bertambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Artinya, pasarnya membesar. Mari kita memakai cara melihat pasar yang lebih progresif,” ucap dia.