main-logo
  • MARKET
  • MACRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • /assets/images/resources/dasawindu-indonesia-merdeka.png
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
  • FOTO
logo datatrust
Pita Tracker By Trading View
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

KATEGORI
  • MARKET
  • MAKRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
MEDIA
  • PHOTO
  • VIDEO
INFORMASI
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN KAMI
  • PUBLISHING
  • KONTAK
PUBLIKASI
  • BUKU

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
Bagikan
  1. Home
  2. business

Wamen PKP Fahri Akui Kebijakan Sektor Perumahan Masih Ambigu

 

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan, kebijakan pemerintah di sektor perumahan Indonesia masih ambigu antara barang publik dengan barang privat atau swasta.

 

“Makanya kita memakai tagline ‘gotong royong’ karena memang perumahan ini dalam sisi kebijakan dia ambigu, antara public goods dan private goods,” kata Fahri di sela-sela rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

 

Baca Juga

Batas Penghasilan MBR Sektor Perumahan Resmi Naik Jadi Rp 14 Juta

 

Wamen Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah mencanangkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Satu Data guna mengkaji kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga mengakar rumput ke setiap kabupaten/kota, hingga pedesaan.

 

https://cloudinary-a.akamaihd.net/dzvyafhg1/image/upload/v1745901122/investortrust-bucket/images/1745901114595.jpg
Wamen PKP, Fahri Hamzah (kiri) dan Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran (kanan) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025). Foto: investortrust/Rizqi Putra Satria ()
Source:

 

“Makanya presiden buru-buru membuat Inpres Satu Data. Ajak BPS (Badan Pusat Statistik) duduk, bikin forum satu data daerah supaya kita punya data. Terakhir, DTSEN yang dikirimkan oleh BPS kepada kita, penduduk kita disebutkan itu sekitar 298,5 juta jiwa. Ini data Februari (2025) kemarin. Dari 298,5 juta itu terdiri dari 1% miskin ekstrem, artinya 1% itu kira-kira 2,985 juta (penduduk miskin ekstrem),” papar dia.

 

Baca Juga

Menteri Ara: Lahan Penjara di Perkotaan Bakal Disulap Jadi Kawasan Perumahan Baru    

 

Wamen Fahri membeberkan, data terbaru dari BPS soal backlog perumahan telah mencapai 15 juta unit pada 2025. ''Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami (Kementerian PKP) bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean,'' kata Fahri beberapa waktu lalu. 

 

Sementara itu, lanjut Fahri, backlog untuk rumah tak layak huni (RTLH) masih sekitar 26 juta unit. “Jadi, masyarakat kita ini bertumbuh. Jumlah keluarga bertambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Artinya, pasarnya membesar. Mari kita memakai cara melihat pasar yang lebih progresif,” ucap dia.

ARTIKEL POPULER

      BERITA TERKAIT

      • Wamen PKP Fahri Akui Kebijakan Sektor Perumahan Masih Ambigu

        29/04/2025, 07.56 WIB
      • Wamen Fahri: Anggaran Renovasi 35.000 RTLH Cuma Rp 850 Miliar

        29/04/2025, 06.35 WIB
      • Wamen PKP Gadang-gadang 3 Juta Rumah Jadi Program Anti Kemiskinan Eskstrem Di Forum Islamic Development Bank

        25/05/2025, 02.04 WIB
      • Wamen PKP Ungkap Investor Qatar Mulai Berkantor di Indonesia Awal Mei 2025

        29/04/2025, 06.26 WIB
      • Wamen PKP Sebut Pemerintah Akan Libatkan Koperasi Merah Putih Dalam Program BSPS

        03/06/2025, 03.14 WIB