Renovasi 1 Juta Rumah Tak Layak Huni Jadi Strategi Perang Lawan Kemiskinan

 

JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah berencana merenovasi 1 juta rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia dengan manggandeng Koperasi Mearh Putih. Langkah ini merupakan bagian upaya pencapaian program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hal tersebut seusai bertemu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6/2025). Menurutnya, tanggung jawab dan mekanisme teknis program ini masih dalam pembahasan lintas kementerian.

 

Baca Juga

AHY Bakal Promosikan Proyek Tanggul Laut hingga 3 Juta Rumah di Ajang Internasional 

“Kita sedang siapkan minimal 1 juta rumah untuk direnovasi. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi dampaknya sangat luas bagi kualitas hidup masyarakat,” kata Fahri dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/6/2025). 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi skema utama dengan bantuan sebesar Rp 21,8 juta per unit. Dana tersebut akan dialokasikan untuk tukang bangunan sebesar Rp 2,5 juta, fasilitator Rp 1,8 juta, dan bahan bangunan Rp 17,5 juta.

 

Fahri menambahkan, pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam pengadaan material bangunan. Langkah ini bertujuan memangkas rantai distribusi dan menekan harga bahan, seperti semen, besi, dan baja. Pengadaan material akan dilakukan melalui koperasi di tingkat desa.

“Dengan pola koperasi, harga material bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp 21,8 juta per unit benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelas Fahri.

 

Baca Juga

18,3 Juta Keluarga Dapat 20 Kg Beras Gratis dan Uang Rp 400.000 dari Pemerintah

Selain perbaikan struktur bangunan, program ini juga akan menitikberatkan pada pemenuhan standar sanitasi, air bersih, dan konstruksi yang aman sesuai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Pelaksanaan program renovasi rumah ini direncanakan segera dimulai setelah aspek teknis dan pendanaan difinalisasi. Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, untuk berpartisipasi dalam program strategis ini.