Wakil Ketua MPR Tegaskan Keamanan dan Kepastian Hukum Jadi Kunci Dorong Investasi
JAKARTA, Investortrust.id -- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan pentingnya keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Eddy setelah kunjungannya ke pabrik produsen mobil listrik BYD di Subang.
"Bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum itu merupakan hal yang paling utama. Jadi itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Baca Juga
Soal Ormas Ganggu Pabrik BYD, Muzani: Iklim Investasi Harus Dijaga Semua Pihak
Eddy menuturkan banyak investor bersedia menanamkan modal di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya tersedia dengan syarat keamanan dan kepastian hukum tetap terjamin. Bagi investor, keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
"Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya enggak apa-apa mereka investasi, asal keamanannya terjamin dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat," ujarnya.
Sekjen PAN itu mengungkapkan tiga mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah belanja konsumen, ekspor, dan investasi. Investasi menjadi tumpuan utama saat terjadinya perlambatan pada belanja konsumen akibat meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk berhemat, serta penurunan ekspor akibat merosotnya harga komoditas global seperti CPO, batu bara, minyak mentah, dan nikel.
"Kita lihat tahun ini saja kebutuhan investasi kita targetnya kurang lebih Rp 1.900 triliun, artinya apa? Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 8%, ini mesin ekonomi kita dari aspek belanja konsumennya, ekspornya dan investasinya Itu harus masuk gigi empat, gigi lima agar tercapai target 8%," jelasnya.
Eddy juga menyoroti adanya aksi-aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu perusahaan. Menurutnya, gangguan terhadap investasi sama dengan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi peremanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboy, peremanisme yang sering berkedok ormas tersebut," ungkapnya.
Baca Juga
Kadin: Oknum Ormas yang Ganggu Usaha Dipastikan Rugikan Pekerja
Eddy juga menyambut baik sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membuka kemungkinan mengevaluasi Undang-Undang Ormas.
"Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu, yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen," tegasnya. (C-14)
