Alasan KKP Pilih NTT Jadi Lokasi Tambak Garam, Produktivitas Dipatok 200 Ton per Hektare

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membangun modeling pergaraman di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Lokasi tersebut dipilih karena kondisi air yang baik, juga musim panas yang cukup panjang. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, bersama tim teknis dari KKP dan perwakilan PT Garam meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan modeling garam.

Di Kabupaten Sabu Raijua, ada tiga lokasi yang dikunjungi, yaitu Desa Menia (Kecamatan Sabu Barat), Desa Bodae (Sabu Timur), dan Desa Deme (Sabu Liae). Sementara di Kabupaten Kupang, peninjauan difokuskan di Desa Bipoli dan Oetata, Kecamatan Camplong, yang telah dikelola oleh PT Garam.

“NTT memiliki iklim panas yang stabil dan cocok untuk produksi garam. Kondisinya mirip dengan kawasan Dampier di Australia Barat. Ini membuat NTT sangat potensial untuk menjadi lokasi modelling tambak garam dengan target produktivitas 200 ton per hektare,” ujar Koswara dalam keterangan resminya, Jumat (25/4/2025).

Selain potensi alam, aspek sosial-budaya, kejelasan status lahan dan kesiapan infrastruktur, juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pengembangan lahan garam terintegrasi di Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga

Ironis, Krisis Garam Hantui Industri, Stok Hanya Cukup Maret

Peninjauan ini merupakan awal dari langkah konkret KKP dalam membangun model ekstensifikasi tambak garam di wilayah-wilayah strategis agar mampu memenuhi target kebutuhan nasional. Hasil peninjauan ini akan melengkapi analisis dan evaluasi KKP dalam menentukan lokasi pembangunan modeling garam dengan skema ekstensifikasi.

Pembangunan modeling ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal dalam mewujudkan swasembada garam di tahun 2027. Kebutuhan garam nasional per tahunnya mencapai 4,9 juta - 5 juta ton untuk konsumsi, industri, peternakan dan perkebunan, water treatment, hingga pengeboran minyak.

“Pengelolaan model ini akan melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku usaha melalui skema ekonomi yang disepakati,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya lompatan nyata untuk memajukan industri garam nasional agar semakin mandiri dan berdaya saing tinggi. Selain pembangunan modeling ekstensifikasi, produktivitas garam nasional juga akan didongkrak oleh strategi intensifikasi yakni memaksimalkan tambak garam rakyat yang sudah ada.