Tahun Ini KKP Tambah 200.000 Hektare Kawasan Konservasi Laut
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan akan menambah 200.000 hektare (Ha) kawasan konservasi laut pada 2025. Rencananya pembangunannya di lakukan di Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku, dan Rote Ndao.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5% dari skor tahun 2024.
Rencana itu pun diungkapkan KKP yang mewakili Indonesia dalam komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui 5 program prioritas Ekonomi Biru KKP pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Busan, Korea Selatan baru-baru ini.
“Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027,” ungkap Kartika dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga
Alasan KKP Pilih NTT Jadi Lokasi Tambak Garam, Produktivitas Dipatok 200 Ton per Hektare
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan, di Indonesia sendiri, tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berlandaskan prinsip ekonomi biru. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia telah merancang perluasan kawasan konservasi laut, dan menerapkan kebijakan pengkapan ikan berbasis kuota.
Kemudian, mendorong penguatan budidaya berkelanjutan, mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengentaskan persoalan sampah di laut dengan melibatkan para nelayan. Di sisi lain, juga dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
Baca Juga
Respons Tarif Trump, KKP dan Kadin Genjot Daya Saing Produk Perikanan dan Cari Pasar Baru
Selain itu, ia juga mengatakan, implementasi ekonomi biru di Indonesia juga mengedepankan kearifan lokal, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perikanan skala kecil, partisipasi masyarakat, pelibatan penyuluh. Hal ini penting untuk menciptakan industri perikanan dari hulu sampai hilir yang berkelanjutan dan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.
“Implementasinya butuh kerjasama dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu kami mendorong kolaborasi dan kerja sama regional yang kuat, inklusif dan responsif dalam penyelesaian masalah-masalah utama seperti dampak perubahan iklim, polusi laut dan IUU Fishing, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas dan penerapan penataan ruang laut berkelanjutan,” ungkapnya.