Siaga Hadapi Kemarau, Pemerintah Minta Masyarakat Ikut Antisipasi Karhutla
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menyatakan siap siaga menghadapi musim kemarau 2025 melalui pelaksanaan apel kesiapsiagaan nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Selain dari unsur pemerintah, peran masyarakat dalam menekan kejadian Karhutla juga amat penting.
Baca Juga
Waspada Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kekeringan Parah hingga Karhutla
Budi Gunawan menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
"Presiden juga menekankan pentingnya mempertahankan capaian pengendalian kebakaran hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, kesehatan, hingga dampak geopolitik kawasan akibat asap lintas batas negara,” kata Budi Gunawan, Selasa (29/4/2025).
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam pada 13 Maret 2025. Desk Karhutla dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk memastikan sinergisitas lintas sektor dalam satu komando untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan zero karhutla.
Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai April hingga September 2025. Data satelit Terra Aqua NASA menunjukkan 144 titik api dengan confidence level tinggi, serta terdapat 97 kejadian Karhutla hingga 17 April 2025. Termasuk 80 hektare darurat karhutla di Provinsi Riau. Sejauh ini, wilayah yang mengalami kebakaran lahan yakni Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Dalam penanganan karhutla, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi secara intensif untuk langkah mitigasi maupun pencegahan. Termasuk kolaborasi dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Peran perusahaan sebagai pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan juga sangat penting, khususnya dengan mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan. Kepada seluruh elemen masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana, PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani agar terus berpartisipasi aktif melaporkan titik api. Penegakan hukum pun akan dilakukan tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.
“Presiden dan seluruh rakyat Indonesia sangat menaruh harapan besar kepada rekan-rekan semua sebagai ujug tombak yang berada di lapangan. Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, dan jaga nama baik bangsa di mata dunia,” tegas Budi Gunawan.
Baca Juga
KLHK Klaim Sudah 5 Tahun RI Tak ‘Ekspor’ Asap akibat Karhutla
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, turut menghadiri apel kesiapsiagaan nasional penanganan karhutla. Dia menegaskan, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) berkomitmen penuh untuk turut menjalankan langkah sosialisasi pencegahan dan mitigasi Karhutla.
"Kami akan membantu mengharmonisasikan komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Di samping itu kami juga siap mengamplifikasi pesan-pesan terkait isu ini,” ujar Fritz.
Apel kesiapsiagaan nasional penanganan karhutla dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wamenkes Dante Saksono, Wamen ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BIN Komjen Imam Sugianto, serta para pejabat perwakilan kementerian/lembaga. Para kepala daerah dan Forkopimda mengikuti kegiatan ini secara virtual.