Ngebut di Era Prabowo! Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan 178.000 Unit Per 27 Mei 2025

JAKARTA, investortrust.id - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memaparkan, penyaluran rumah subsidi di era kepresidenan Prabowo Subianto telah mencapai 178.899 unit per 27 Mei 2025.

“Kalau untuk penyerapan sampai dengan hari ini, realisasinya mulai dari Pak Prabowo menjabat presiden di 20 Oktober 2024 sampai 27 Mei (2025) ini sudah di angka 178.899 (unit), mulai yang proses membangun, ready stock sampai yang sudah realisasi KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” kata dia kepada wartawan di kantor DJKN Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/5/2025) .

Sementara itu, lanjut Heru, realisasi penyaluran rumah subsidi mulai 1 Januari-27 Mei 2025 telah mencapai 137.931 unit. “Dengan total realisasi KPR FLPP ada di 95.874 atau kurang lebih sudah mencapai 43% dari alokasi eksistingnya,” tutur dia.

Baca Juga

BP Tapera Bidik Kuota FLPP Terserap Semua di Akhir Semester I-2025

Berdasarkan catatan investortrust.id, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, kuota rumah subsidi dengan skema KPR FLPP sebanyak 220.000 unit akan terserap optimal hingga akhir semester I 2025.

"220.000 (unit) itu kita optimis lah ya, mudah-mudahan akhir semester I 2025 sudah bisa terserap optimal," kata Heru seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, BP Tapera akan meminta tambahan kuota rumah subsidi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bila sudah mencapai kurang dari 50.000 unit.

"Sisa (kuota)-nya untuk mencapai 220.000 (unit) yang sudah alokasi existing itu masih ada kurang lebih dari 89.000 rumah. Begitu nanti sudah mendekati di bawah 50.000 (unit) kita akan segera kirim ke Kemenkeu supaya mereka segera menambah," tandasnya.

Baca Juga

BP Tapera: Penyaluran Rumah Subsidi Era Prabowo Capai 166.347 Unit per 15 Mei 2025 

Dikatakan Heru, pemerintah terus menyalurkan rumah subsidi dengan berbagai skema mulai dari segmentasi keprofesian hingga perluasan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kita juga agresif melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, ketemu gubernur, bupati dan wali kota dengan dorongan pak menteri," tuturnya.