Pemerintah Ungkap 8 Strategi Perkuat Kemandirian Ekonomi 2026, Cek
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) saat Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menjelaskan delapan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan,” kata Sri Mulyani, di ruang rapat paripurna, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Delapan strategi tersebut yakni Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Pembangunan Koperasi Desa dan UMKM, Pertahanan Semesta, dan Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mempercepat ketahanan pangan pemerintah akan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan. Dua hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Anggaran APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan, serta memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir,” ucap dia.
Baca Juga
Ini Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026, Pertumbuhan Ekonomi Naik 5,2-5,8%
Untuk mewujudkan ketahanan energi, pemerintah berupaya meningkatkan lifting minyak dan gas, stabilitas harga energi, hingga pengembangan energi baru terbarukan. Termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit melalui program B40 menuju ke B50.
“Pemerintah juga memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi untuk mendiversifikasi sumber energi nasional,” jelas dia.
Sri Mulyani menjelaskan untuk memperkuat generasi sehat dan produktif, program MBG diperkuat efektivitasnya. Pada 2026, MBG akan terus diperkuat untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dengan kualitas makanan yang semakin baik,” ucap dia.
Tak hanya makanan, pemerintah juga ingin menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perguruan tinggi. Pada 2026, anggaran pendidikan akan dialokasikan dalam rentang Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun.
Baca Juga
Dengan Delapan Strategi, Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa Terkerek ke 5,5%-5,8%
Dari sisi kesehatan, Sri Mulyani menjelaskan akan menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi kesehatan. Anggaran kesehatan akan diarahkan untuk efektifvitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, dan kasus penyakit menular, serta penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
“Anggaran kesehatan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun,” ucap dia.
Penguatan desa dan pemberdayaan koperasi/UMKM akan diwujudkan melalui penguatan peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM.
Dari sisi pertahanan semesta, pemerintah menguatkan pertahanan menuju minimum essential force dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pemerintah berupaya memberdayakan industri strategi strategis dalam negeri dan memperkuat komponen cadangan.
Terakhir, untuk mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global, pemerintah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing BUMN.
