Pemerintah Tetap Tenang! Wamenkeu Beberkan Jurus Jitu APBN Hadapi Perang Dagang
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut, keputusan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) tak akan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan penangguhan selama 90 hari dan meredanya konflik dagang AS-China, pemerintah optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan Negara Paman Sam.
“Kita bisa mencapai trade agreement, membuat ekonomi kita lebih confident,” kata Anggito, saat Kagama Leaders Forum, di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga
Dividen BUMN "Hilang" dari APBN, Ini Strategi Pemerintah Ganti PNBP yang Terkontraksi
Meski demikian, Anggito menjelaskan, pemerintah terus bersiap menghadapi perang dagang. Dua pendekatan yang dilakukan menggunakan APBN, yaitu memperkuat belanja masyarakat serta peningkatan investasi dan hilirisasi. “Ini butuh waktu ya, tidak bisa merespons kondisi ekonomi yang immediately,” jelas dia.
Perbaikan belanja masyarakat dilakukan melalui efisiensi dan realokasi belanja pemerintah untuk memperkuat permintaan domestik. Sementara, investasi yang ditingkatkan akan digeber melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selain itu, hilirisasi diperluas untuk meningkatkan pemasukan.
“Harapannya di 2026, kita mulai menemukan hasilnya,” ujar dia.
Anggito menyadari beratnya dunia usaha menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Namun, pemerintah akan mengatasi tantangan yang dihadapi dunia usaha meski membutuhkan waktu.
Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, pemerintah banyak memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat bawah. Namun, bansos di kalangan bawah saja tidak cukup karena perlu bantuan di level masyarakat menengah.
Baca Juga
“Nah, jadi bagaimana mendorong daya beli untuk (kelas) menengah? Trump saja itu mau menurunkan pajak untuk mendorong ekonomi,” kata Bob, saat taklimat media Apindo, Selasa (13/5/2025).
Bob menjelaskan, beberapa insentif telah diberikan pemerintah pada masa Covid-19. Misalnya, relaksasi di bidang otomotif. Hasil dari relaksasi itu justru membantu peningkatan penerimaan pajak pemerintah.
“Jadi kita harus cari bidang-bidang apa yang jika diberi insentif memberikan multiplier effect besar sehingga revenue pemerintah naik, kan pemerintah sekarang juga lagi tertekan fiskalnya,” jelas dia.