Program Pembangunan Rumah Presiden Prabowo Bakal Makin Jelas di 2026
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, seluruh program Presiden Prabowo Subianto akan dirinci dalam pidato nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 pada 16 Agustus 2025 mendatang. Hal ini juga menyangkut tentang pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dalam 1 tahun yang rencananya akan menemui titik terangnya setahun yang akan datang.
“Sekali lagi APBN yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan di zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI, Joko Widodo). APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025, itu APBN 2026. Karena itu, sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” jelas Fahri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Ihwal itu, Wamen Fahri menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mematangkan kebijakan daerah guna mempersiapkan diri untuk menyerap APBN secara optimal di program perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pengembang Bakal Bangun 1 Juta Hunian di Desa
“Saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah harus memikirkan efek daripada kebijakan kepada daerah dan tolong disiapkan sistemnya. Karena uangnya ada, kami menyiapkan uang tentunya karena pemerintah daerah dalam sistem kita nggak boleh pinjem, nggak boleh punya utang luar negeri, investasi boleh tapi nggak boleh berutang,” jelas dia.
Meski Fahri tidak memperinci anggaran di APBN 2026 yang disiapkan untuk program 3 juta rumah, namun ia sangat yakin target dalam 1 tahun bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
“Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu diserap secara tepat, secara baik, distribusikan secara baik, itu efeknya akan masif. Dalam program kita, setahun tiga juta keluarga dapat tiga juta rumah. Kalau cuman satu juta yang (miskin) ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya. Sekali lagi, karena targetnya saja 3 juta (rumah) per tahun, ini kalau aja 1 juta ya sepertiga tahun pun sudah selesai barang itu (program perumahan Presiden Prabowo Subianto),” lugas Wamen Fahri.
Diberitakan, Fahri Hamzah pernah mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal backlog perumahan telah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025.
''Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami (Kementerian PKP) bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean,'' kata Fahri beberapa waktu lalu.
Sementara itu, lanjut Fahri, backlog untuk rumah tak layak huni (RTLH) masih di sekitar 26 juta unit.
“Jadi, masyarakat kita ini bertumbuh. Jumlah keluarga bertambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Artinya, pasarnya membesar. Mari kita memakai cara melihat pasar yang lebih progresif,” ucap dia.