Kementerian Lingkungan Hidup Beberkan Dosa Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

 

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan pengawasan langsung terhadap empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pengawasan ini dilakukan setelah dilaporkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut.

 

 

Berdasarkan hasil kajian dan pengawasan yang telah dilakukan pada 26–31 Mei 2025 terhadap PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), KLH pun mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan.

 

Baca Juga

75% Karang Dunia di Ujung Tanduk? Menteri LH Siap Tindak Penambangan Nikel di Raja Ampat

 

"Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/6/2025).

 

 

Berikut adalah berbagai masalah pertambangan nikel di Raja Ampat yang ditemukan Kementerian Lingkungan Hidup:

 

Baca Juga

Benarkah Tambang Nikel Rusak Raja Ampat? Ini Kata Gubernur, Menteri ESDM, dan Warga

 

 

1. PT Gag Nikel

 

PT Gag Nikel berkegiatan di Pulau Gag yang luasnya 6.030 hektare (Ha) atau masuk dalam kategori pulau kecil. Kontrak karya PT GN seluas 13.136 Ha yang berada di Pulau Gag dan perairan Pulau Gag yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung.

 

 

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 bahwa PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan untuk menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung.

 

 

Persetujuan lingkungan PT GN akan ditinjau kembali, mengingat kegiatan pertambangan PT GN berada pada pulau kecil sebagai dimaksudkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan mengingat kerentanan ekosistem Raja Ampat. Atas dampak yang ditimbulkannya akan segera diperintahkan untuk dipulihkan.

 

 

2. PT Anugerah Surya Pratama

PT Anugerah Surya Pratama memiliki izin usaha pertambangan (IUP) seluas 1.173 Ha yang berada di daratan dan perairan pulau Manuran. PT ASP berkegiatan di Pulau Manuran yang luasnya 746,86 Ha atau masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP seluas 9.500 Ha yang berada di Pulau Waigeo.

 

 

Untuk kegiatan PT ASP yang berada di Pulau Manuran, telah memiliki Amdal berupa Persetujuan Bupati Raja Ampat Nomor 75B Tahun 2006 tanggal 15 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel PT ASP di Pulau Manuran Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

 

 

Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya settling pond jebol yang menyebabkan sedimentasi tinggi/kekeruhan di pantai terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan telah dipasang papan pengawasan (segel). 

 

 

Lokasi IUP yang berada di Pulau Waigeo sebagian berada di Cagar Alam Waigeo Timur (SK Menteri Kehutanan Nomor 3689/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014).

 

 

Berdasarkan temuan tersebut, KLH akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran karena termasuk kategori pulau kecil.

 

 

Mereka juga akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di pulau Waigeo karena merupakan Kawasan suaka alam (KSA) dan atas indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan dilakukan penegakan hukum pidana dan gugatan perdata.

 

 

3. PT Kawei Sejahtera Mining

PT Kawei Sejahtera Mining berkegiatan di Pulau Kawe yang luasnya 4.561,39 Ha, di mana masuk dalam kategori pulau kecil. IUP PT KSM seluas 5.922 Ha yang berada di daratan dan perairan pulau Kawe. PT KSM seluruhnya berada di Kawasan hutan produksi.

 

 

Hasil pengawasan PPLH ditemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) seluas 5 Ha. Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah persetujuan lingkungan PT KSM akan ditinjau kembali karena berkegiatan di pulau kecil dan atas terjadinya perambahan kawasan hutan akan dilakukan penegakan hukum pidana.

 

 

4. PT Mulia Raymond Perkasa

PT Mulia Raymond Perkasa melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun (21 Ha) dan Pulau Batang Pele (2.031,25 Ha). Kedua pulau tersebut masuk dalam kategori pulau kecil. IUP PT MRP seluas 2.193 Ha berada di daratan dan perairan. PT MRP berada di Kawasan hutan produksi.

 

 

Hasil pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi PT MRP ditemukan adanya kegiatan eksplorasi di Kawasan hutan sebanyak 10 titik/mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Kemudian, tidak ada dokumen/ persetujuan lingkungan. Untuk itu langkah yang akan dilakukan penghentian kegiatan PT MRP.