Hipmi Berharap Transformasi BUMN tidak Korbankan UMKM dan Pengusaha Muda

 

JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menjajaki peluang kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan inklusif. Hipmi berharap transformasi BUMN tidak membuat pengusaha muda dan UMKM tersisih.

 

Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/5/2025), mengatakan, ada kekhawatiran dari pelaku usaha muda bahwa proses konsolidasi BUMN melalui entitas seperti Danantara berpotensi mengurangi ruang bagi UMKM dalam kemitraan yang selama ini telah terjalin.

 

Itulah sebabnya, Hipmi menginisiasi ruang kolaborasi agar transformasi BUMN tidak mengabaikan keterlibatan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM dan pengusaha muda.

 

Anthony mengingatkan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, melainkan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi nyata pada operasional BUMN di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, konstruksi, logistik, hingga layanan kreatif dan teknologi.

 

“Oleh karena itu, transformasi BUMN perlu didorong untuk menjadi momentum perluasan akses, peningkatan transparansi, penciptaan persaingan yang sehat, serta penguatan kolaborasi antara BUMN dan pelaku usaha muda di seluruh Indonesia,” kata Athony.

 

Baca Juga

Hipmi Sepakat Pengangkatan Direksi-Komisaris BUMN Berdasarkan Kapabilitas!

 

Hipmi, kata Anthony, ingin mencetak kader yang mampu menembus jajaran 30 orang terkaya di Indonesia. Bila iklim usahanya tertutup dan penuh hambatan, dikhawatirkan anak-anak muda kehilangan semangat berwirausaha. “Jangan sampai, karena konsolidasi ini, pelaku usaha swasta terutama UMKM malah tersisih,” tuturnya seperti dikutip Antara.

 

Penjajakan kolaborasi antara Hipmi dan BUMN itu dilakukan melalui audiensi dengan pimpinan Komisi VI DPR RI. Dengan mediasi oleh DPR, Hipmi berharap semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pembangunan.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengaku sepakat bahwa transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan peran UMKM dan pengusaha muda.

 

Andre menyatakan kesiapan Komisi VI untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam berhubungan dengan BUMN.

 

“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Andre.