Prabowo Ungkap Peran Belanda dalam Peristiwa Madiun dan DI/TII 

 

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menyebut Belanda memiliki andil dalam sejumlah peristiwa berdarah setelah kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya peristiwa Madiun 1948 dan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII. 

 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

 

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Pentingnya Ormas Tertib dan Sinergi dengan Pemerintah

 

Prabowo menyebut sejarah selama ini menyebut peristiwa Madiun pada 1948 merupakan pemberontakan komunis. Padahal, Prabowo menyebut Belanda berperan membawa pentolan PKI angkatan pertama, Musso dari Moskow ke Indonesia.

 

"Peristiwa Madiun seolah-olah itu komunis ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda difasilitasi oleh Belanda,” kata Prabowo. 

 

Pada saat itu, kata Prabowo, Belanda masih menguasai sebagian besar bandara, meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 1945. Dengan bandara yang masih dikuasainya, Belanda memfasilitasi Musso ke Jakarta hingga bisa sampai di Madiun. 

 

 

“Belanda kuasai Batavia semua lapangan terbang dikuasai bagaimana dia bisa sampai Madiun," ujarnya.

 

Tak hanya peristiwa Madiun, Prabowo juga menyinggung soal keterlibatan Belanda dalam pemberontakan DI/TII yang dipimpin SM Kartosuwirjo yang dimulai 1949. Kepala Negara menyatakan, berbagai dokumen yang ada menunjukkan sejumlah tokoh seperti ilmuwan asal Belanda, Snouck Hurgronje dan jaringan intelijen Belanda turut berperan pada peristiwa itu.

 

 

 

"Terus DI/TII, dokumen keluar, bahkan bukan DI/TII, Snouck Hurgronje juga Sandi Yudha intel Belanda," katanya.

 

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Aset Danantara Lebih dari US$ 1 Triliun, Ini Perhitungannya

 

Dengan demikian, Prabowo mengatakan, pihak asing selalu campur tangan di Indonesia. Hal ini yang membuat para pendiri bangsa memahami, merasakan, dan mengalami secara langsung pergolakan dan perjuangan melawan penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme. Atas dasar itu, para pendiri bangsa menyusun Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 agar Indonesia terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. 

 

 

"Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, yang merancang itu mereka-mereka yang melihat dan merasakan oh imperialisme kayak begini penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda Jepang, mengalami pergolakan mungkin 25, 28 tahun, mungkin 28 tahun kita merdeka tidak pernah berhenti dari campur tangan asing," tegasnya.