Hardiknas 2025, Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Disorot
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus dijadikan momentum untuk membenahi dunia pendidikan Indonesia, terutamamenyangkut kualitas siswa dan kesejahteraan guru.
"Kita harus akui masih banyak pekerja rumah (PR) di bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah," tegas Lalu Hadrian dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
Menurut Lalu Hadrian Irfani, kualitas pendidikan sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara. Alhasil, jika Indonesia ingin maju, kualitas pendidikan harus terus ditinggatkan.
Baca Juga
Hardiknas 2025, Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Kebangkitan Bangsa
"Maka dalam momen Hardiknas 2025 yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini, mari kita tingkat kualitas pendidikan, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju," tandas dia
Ketua DPW PKB NTB itu juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Salah satunya terkait kesejahteraan guru. “Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” tutur dia.
Selain kesejahteraan guru, Lalu Hadrian menyoroti tingginya beban kerja guru. Seorang guru rata-rata mengajar 24 jam mata pelajaran per minggu. Selain itu, masih banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional.
"Akhirnya banyak guru merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajar dengan efektif, sehingga kualitas pengajaran menurun," ujar dia.
Kualitas siswa Indonesia, kata Lalu Hadrian, juga masih rendah. Berdasarkan Program Penilaian Siswa Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan skor total 1.108, di bawah Thailand (1.182). Dua negara di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) serta Kamboja (1.012).
Baca Juga
Hardiknas 2025, Prabowo Luncurkan Program Renovasi Sekolah hingga Bantuan Guru
"Hasil itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan," jelas alumnus STT Telkom Bandung itu.
Lalu Ari juga menyinggung soal kurikulum di Indonesia yang sering berubah. Setiap berganti rezim, kurikulum selalu berubah. Saat ini, pemerintah masih mengkaji kurikulum nasional, sehingga belum ada kurikulum yang baru.
"Ke depan, pemerintah perlu menetapkan kurikulum nasional yang berlaku dalam jangka panjang, sehingga tidak setiap ganti menteri, ganti kurikulum," ucap dia. (C-14)
