Kadin Institute Nilai 6 Bulan Pemerintahan Prabowo Perkuat Fondasi Masa Depan Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Kadin Institute menilai selama enam bulan bertugas, pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan berbagai kemajuan yang nyata. Berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih dinilai memperkuat fondasi masa depan Indonesia.
"Dalam enam bulan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih telah menunjukkan berbagai kemajuan nyata dalam memperkuat fondasi masa depan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Kadin Institute: Mulya Amri dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).
Baca Juga
Wamentan Tidak Heran Approval Rating Prabowo Tertinggi di Antara Pemimpin G-20
Menurutnya, selama 6 bulan bekerja, Prabowo dan jajarannya menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Disiplin fiskal, reformasi struktural, dan ketahanan nasional bisa dijalankan sekaligus.
"Capaian 6 bulan pertama ini adalah awal yang meyakinkan menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia yang makmur, adil, berdaulat, dan sejahtera," katanya.
Mulya menyampaikan indikator ekonomi, sosial, dan politik saat ini mencerminkan kebijakan Prabowo yang tepat, terukur, dan berpihak pada rakyat. Mulya Amri mengatakan, stabilitas ekonomi makro terjaga dengan angka pertumbuhan 5,03% pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara G-20.
"Pertumbuhan ekonomi 2024 salah satu tertinggi di G-20, dengan pertumbuhan Papua Barat mencapai 20% YoY (year-on-year) dan Maluku Utara 13% YoY," katanya.
Selain itu, Mulya mengatakan, rasio utang Indonesia masih terkendali. Rasio utang terhadap PDB sekitar 39,2% juga menjadi salah satu yang terendah di antara negara G-20. Dikatakan, inflasi inti pada kisara 2% (YoY) masih dalam rentang terkendali.
"Bahkan mengalami deflasi ringan karena penurunan harga yang dikendalikan pemerintah seperti harga listrik," katanya.
Saat ini, kata Mulya, probabilitas resesi Indonesia hanya 5% atau terendah di antara negara G-20. Bahkan, cadangan devisa Indonesia yang menembus US$ 157,1 miliar pada akhir Maret 2025 merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Posisi cadangan devisa saat ini terbantu implementasi PP Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang meningkatkan likuiditas nasional.
"IHSG menjadi bursa yang rebound tercepat di dunia pasca-pengumuman kebijakan tarif Presiden AS (Donald) Trump pada 2 April 2025," paparnya.
Mulya nenilai kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah saat ini adaptif. Proyeksi defisit APBN 2025 terjaga 2,5% dan seluruh program unggulan sudah dianggarkan dalam APBN 2025. Dikatakan, rata-rata penerimaan negara periode Desember 2024 - Maret 2025 mencapai Rp. 179 triliun per bulan. Angka itu lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, Mulya juga menyoroti efisiensi atau realokasi belanja APBN. Dikatakan, pemerintah telah merealokasi anggaran sebesar Rp 306 triliun dari program kurang berdampak seperti perjalanan dinas, pembelian ATK ke program lebih berdampak langsung, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan investasi pemerintah. Revisi kebijakan PPN 12% juga dinilai telah menjaga daya beli rakyat dengan hanya menaikkan PPN barang mewah.
Mulya dalam kesempatan ini juga membeberkan perkembangan sejumlah program unggulan Prabowo yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program MBG saat ini sudah melayani 3,3 juta porsi per hari melalui 1.100 dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) aktif di seluruh Indonesia. Program tersebut, katanya, menciptakan 55.000 lapangan kerja tetap langsung baru.
"Dan meringankan beban 6,6 juta orang tua," katanya.
Baca Juga
Menkeu: APBN Aman, Anggaran untuk Program MBG dan Danantara Sudah Diperhitungkan
Program lainnya, yakni cek kesehatan gratis sudah menjangkau seluruh WNI melalui aplikasi Satu Sehat. Program tersebut, katanya mendorong deteksi dini penyakit. Selain itu, Mulya mengatakan pemerintahan Prabowo juga meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN secara signifikan. Tunjangan guru juga saat ini ditransfer secara langsung ke masing-masing guru.
"Penurunan biaya haji membantu meringankan beban jamaah. Penghapusan utang macet UMKM memberikan napas baru bagi UMKM untuk bangkit," paparnya.
Mulya menambahkan, program lainnya, yakni optimalisasi penyaluran Bansos dan data tunggal sosial ekonomi nasional (DSTEN) meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Kemudian, diskon tarif pesawat dan tol saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan lebaran membantu mobilitas rakyat dan meningkatkan perputaran ekonom.
Lebih jauh, Mulya juga membeberkan sejumlah kebijakan Prabowo di bidang pangan dan perumahan yang prorakyat. Dikatakan, program cetak 2 juta hektare lahan baru akan mempercepat kedaulatan pangan. Produksi beras terus meningkat dalam 7 tahun terakhir. Bahkan, stok beras 3,18 juta ton merupakan yang tertinggi dalam 23 tahun.
"Harga serap gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500/kg meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Mulya juga mengatakan, program unggulan Prabowo lainnya, yakni program 3 juta rumah mulai berjalan melalui pembebasan BPHTB, ekspansi FLPP, dan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga
Terbang ke AS, Ketum Kadin Anindya Promosikan Program 3 Juta Rumah hingga Danantara
Dalam kesempatan ini, Kadin Institute membeberkan sejumlah prestasi politik dan diplomasi internasional pemerintahan Prabowo. Dikatakan, tingkat kepuasan kinerja Prabowo yang mencapai 81% merupakan yang tertinggi di antara pemimpin negara G-20. Indonesia juga berhasil bergabung menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS.
Saat ini, Indonesia bersiap memimpin kelompok negara berkembang D-8 dan sedang mempercepat aksesi ke OECD. Negosiasi CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada juga mendekati penyelesaian.
"Indonesia menjadi salah satu negara terdepan negosiasi tarif Presiden Trump," katanya.
Dalam enam bulan masa kerjanya, Prabowo, kata Mulya telah menyelesaikan 12 kunjungan kenegaraan dengan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh masing-masing pimpinan negara yang dikunjunginya. Di sisi lain, Prabowo telah menerima lebih dari 30 kepala negara di Indonesia.
"Pemerintah berhasil menyelamatkan 569 WNI korban TPPO dan kerja paksa judi online di Myanmar," katanya.
Dalam pemberantasan korupsi, Mulya mengatakan, pemerintahan Prabowo mendukung pengungkapan kasus korupsi tata kelola Pertamina dengan kerugian negara hampir Rp 1.000 triliun. Angka kerugian keuangan negara itu belum termasuk kerugian pemilik mobil. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengungkapan kasus korupsi penyerobotan hutan sawit dengan kerugian negara lebih dari Rp 1.000 triliun.
Baca Juga
Mulya meyakini terdapat sejumlah program Prabowo yang akan terlihat dampaknya bagi masyarakat. Program MBG, katanya, akan melayani 82 juta penerima manfaat di akhir 2025. Program tersebut akan membuka 1,5 juta lapangan kerja langsung dan meringankan beban 164 juta orang tua. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membuka 8 juta lapangan kerja baru di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA).
"Pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan membuka lapangan kerja di desa dan akselerasi ekonomi desa," katanya.
Kemudian, sekolah rakyat akan melundungi, memberikan makan tiga kali sehari dan memberikan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sementara, pembukaan sekolah unggulan SMA Garuda akan menciptakan generasi pemimpin baru bangsa.