Kementerian Keuangan Thailand Bakal Luncurkan Token Investasi Digital, Dana Publik yang Diincar Capai Rp 2,5 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan Thailand berencana untuk menerbitkan G-Token yang merupakan token investasi digital. Adapun dana yang diincar senilai 5 miliar baht atau setara Rp 25 triliun (1 THB = 499.467 IDR) dalam waktu dua bulan.
Tidak seperti obligasi tradisional, G-Token tidak diklasifikasikan sebagai instrumen utang. Sebaliknya, token ini akan ditawarkan berdasarkan rencana pinjaman anggaran Thailand, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana langsung dari publik, menurut laporan Bloomberg dikutip Rabu (14/5/2025).
Langkah ini menandai perubahan dalam strategi penggalangan dana pemerintah dan memperluas akses ritel ke investasi yang didukung negara.
Baca Juga
Lagi! Thailand Dapat Investasi Baru Rp43 Triliun untuk Bangun Pusat Data
Menurut Menteri Keuangan Pichai Chunhavajirai, investor akan dapat berpartisipasi dengan modal yang kecil dan dapat mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi daripada suku bunga deposito bank saat ini.
Token tersebut diharapkan memenuhi semua peraturan Bank of Thailand dan dapat membantu meningkatkan aktivitas pasar obligasi sekunder, menawarkan lebih banyak likuiditas dan aksesibilitas. Fase saat ini akan berfungsi sebagai uji coba, dengan penerbitan di masa mendatang dimungkinkan tergantung pada permintaan.
Kabinet Thailand menyetujui rencana G-Token dan merupakan bagian dari inisiatif aset digital yang lebih luas yang sedang dieksplorasi di bawah Partai Pheu Thai yang berkuasa. Awal tahun ini, Thaksin Shinawatra ayah dari Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menganjurkan stablecoin yang didukung obligasi pemerintah untuk mendukung investor ritel dan institusional.
Baca Juga
Bank of Thailand baru-baru ini memangkas suku bunga utamanya menjadi 1,75%, yang mendorong pencarian alternatif dengan imbal hasil lebih tinggi di antara para penabung. Simpanan bank tradisional saat ini menawarkan pengembalian sekitar 1,25% hingga 1,5%.
Thailand bergabung dengan sejumlah negara Asia yang sedang menjajaki keuangan berbasis blockchain, karena tren global termasuk sikap kripto AS yang terus berkembang mulai mempengaruhi kebijakan regional.