OJK Belum Terima Pengajuan Rencana IPO dari Bank DKI
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait dengan rencana penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO) dari PT Bank DKI.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, hingga saat ini belum terdapat pengajuan IPO dari Bank DKI. Meski demikian, Dian mengatakan bahwa OJK senantiasa mendorong bank untuk terus memberikan nilai tambah strategis bagi seluruh stakeholders dan mendukung pendalaman pasar keuangan.
"Salah satunya dengan melakukan penawaran umum perdana saham guna memperkuat permodalan dalam rangka pertumbuhan bisnis, meningkatkan transparansi dan tata kelola dengan status perusahaan terbuka," ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Maret 2025, Senin (28/4/2025).
Dian menjelaskan, OJK akan mendorong semua BPD untuk bisa IPO ataupun menerbitkan obligasi. Akan tetapi dalam rangka suksesnya IPO tersebut dan perlindungan terhadap investor, seluruh BPD akan diarahkan untuk memenuhi prasyarat mendasar.
"Antara lain disiplin fiskal pemerintah daerah, profesionalisme, tata kelola, rentabilitas dari bank, dan rating yang baik dari lembaga pemeringkat yang kredibel," kata Dian.
Baca Juga
Edwin Nurhadi Jadi Kepala OJK Jabodebek yang Baru, Pramono Anung: Kawal Rencana IPO Bank DKI
Diketahui, Bank DKI baru-baru ini juga mendapatkan sorotan karena sistem Teknologi Informasi (TI) yang bermasalah. Terkait hal itu, Dian menyebut, peningkatan proses digitalisasi di sektor jasa keuangan harus diimbangi dengan penguatan sistem TI perbankan, sehingga bank dapat memitigasi insiden TI yang berpotensi mengganggu operasional, merusak reputasi pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
"Peran aktif dari seluruh PUSK melalui Chief Information Security Officer sangat penting untuk menjaga operasional bisnis yang aman serta responsif dalam pencegahan dan pengamanan seluruh Infrastruktur Informasi Vital di masing-masing lembaga jasa keuangan," jelas Dian.
Lebih lanut, Dian menyebut, dalam rangka menguatkan pengelolaan TI serta ketahanan dan keamanan siber pada bank umum, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan seperti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan berbagai roadmap dan panduan seperti Resiliensi Digital bagi Bank Umum.
"OJK senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan PUSK, otoritas dan aparat penegak hukum untuk menciptakan ekosistem sistem TI perbankan dan keamanan siber yang tangguh. Berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik menjadi langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman, merespons insiden dengan lebih cepat, dan mencegah risiko yang lebih besar," tutur Dian.
Kemudian, Dian menambahkan, adopsi teknologi terkini harus didukung bersama-sama untuk memperkuat perlindungan sistem dan data yang kita kelola.
"Sehubungan dengan adanya potensi insiden TI pada BPD, OJK juga telah mengingatkan BPD untuk senantiasa menerapkan manajemen risiko terkait TI sesuai POJK dan SEOJK khususnya terkait pelindungan, pemantauan (deteksi), penanggulangan, pemulihan atas serangan dan insiden TI. Untuk memastikan hal itu, OJK senantiasa melalukan pemeriksaan terhadap ketahanan sistem TI milik BPD," pungkas Dian.