AS Veto Gencatan Senjata Gaza, PBB Gagal Sahkan Resolusi Kemanusiaan
NEW YORK, investortrust.id – Amerika Serikat pada Rabu (4/6/2025) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata permanen, tanpa syarat, dan segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Keputusan ini memicu kecaman dari berbagai pihak internasional, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah kantong Palestina tersebut.
Baca Juga
Israel Gencarkan Serangan Darat ke Gaza, Timur Tengah Kembali Memanas
Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan memilih mendukung resolusi, namun veto dari Washington – sekutu utama Israel – menggagalkan pengesahan. Resolusi tersebut juga menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke seluruh Gaza dan pembebasan segera seluruh sandera.
“Amerika Serikat telah menyatakan dengan jelas: kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengecam Hamas dan tidak menuntut perlucutan senjata serta penarikan mereka dari Gaza,” ujar Duta Besar Sementara AS untuk PBB, Dorothy Shea, sebelum pemungutan suara, dikutip Reuters.
Israel melanjutkan ofensif militernya di Gaza setelah mencabut gencatan senjata dua bulan pada Maret lalu. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa 45 orang tewas akibat serangan udara Israel pada Rabu, sementara militer Israel mengonfirmasi satu tentaranya gugur.
Ketegangan Diplomatik
Penolakan AS terhadap resolusi PBB datang di saat tekanan internasional meningkat terhadap Israel terkait blokade kemanusiaan. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 warga, Israel melancarkan operasi militer skala besar yang menurut otoritas Gaza telah menewaskan lebih dari 54.000 orang.
Baca Juga
AS Kembali Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Ini Alasannya
Sementara itu, Inggris mengkritik kebijakan pemerintah Israel. “Keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan membatasi bantuan kemanusiaan secara drastis tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontra-produktif,” tegas Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam 14 negara yang mendukung resolusi. “Kalian memilih penenangan dan ketundukan. Itu bukan jalan menuju perdamaian, tapi menuju lebih banyak teror,” ucap Danon di hadapan anggota Dewan.
Sementara itu, kelompok Hamas mengecam keras veto AS dan menyebutnya sebagai bentuk “kebutaan politik Washington yang terus-menerus berpihak pada Israel.”
Penolakan Lembaga Kemanusiaan
Di lapangan, sistem distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF) terus menuai kontroversi. Lembaga tersebut menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta dari AS untuk menyalurkan bantuan di lokasi distribusi yang dianggap “aman” oleh militer Israel.
Namun, sejumlah lembaga kemanusiaan internasional, termasuk PBB dan Palang Merah, menolak bekerja sama dengan GHF karena dinilai tidak netral, memobilisasi bantuan, dan memicu perpindahan paksa warga sipil.
“Tidak ada yang ingin melihat warga Gaza kelaparan atau kehausan,” ujar Dorothy Shea. Namun ia menuding sistem distribusi sebelumnya mengalami “kegagalan besar”.
Pada Rabu, GHF tidak menyalurkan bantuan karena alasan keamanan menyusul insiden berdarah pada Selasa. Pihaknya meminta militer Israel memperbaiki prosedur pengamanan dan pelatihan tentara dalam berinteraksi dengan warga sipil.
Jalan Buntu Diplomasi
Meskipun Washington tetap mengusulkan pengiriman bantuan melalui jalur-jalur seperti PBB dan Bulan Sabit Merah dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata, Hamas dikabarkan mengajukan perubahan yang ditolak mentah-mentah oleh AS.
Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mendesak agar seluruh titik perlintasan dibuka tanpa hambatan. “Buka semua perbatasan. Biarkan bantuan kemanusiaan masuk dalam skala besar. Hentikan penundaan dan penolakan yang selama ini kami alami,” ujarnya.
Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, mengatakan tegas: “Cukup penderitaan warga sipil. Cukup makanan digunakan sebagai senjata. Cukup sudah.”
Sebagai respons terhadap veto, rancangan resolusi serupa kini diperkirakan akan diajukan ke Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara, di mana tidak ada satu negara pun yang memiliki hak veto. Secara diplomatis, rancangan tersebut hampir pasti disahkan.
Menanggapi hal itu, Danny Danon memperingatkan: “Jangan buang waktu Anda. Tidak ada resolusi, tidak ada pemungutan suara, tidak ada kegagalan moral yang akan menghalangi jalan kami.”
