Prioritaskan Pemberantasan Premanisme, Kemenko Polkam Dorong Penegakan Hukum dan Pembinaan
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pemberantasan premanisme menjadi fokus prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinergisitas antaraparat pemerintah dalam memberantas praktik premanisme.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto saat mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Senin (12/5/2025).
“Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini,” jelas Marsda Eko dalam keterangan pers.
Baca Juga
Pengamat: Premanisme Bikin Ekonomi Biaya Tinggi, Satgas Harus Tepat Sasaran
Salah satu upaya yang perlu ditindaklanjuti secara cepat adalah membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme, terutama bagi preman yang ingin berubah. Hal itu selaras dengan arahan Menko Polkam Budi Gunawan agar para preman dapat dibina dan diberdayakan secara positif.
“Sesuai arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah harus hadir untuk dapat mengarahkan, agar mereka bisa dibina dan diberdayakan secara positif,” katanya.
Marsda Eko mengungkapkan Bakesbangpol Jatim telah melakukan pemetaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Tadi juga disampaikan bahwa koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial,” katanya.
Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, jajaran kepolisian dilaporkan telah aktif menerima laporan masyarakat. Namun masih terkendala dalam proses hukum. Salah satunya, sulitnya mencari saksi yang berani memberikan keterangan kepada aparat kepolisian.
“Minimnya barang bukti, sehingga sulitnya mendapatkan saksi yang berani memberikan keterangan, serta modus pelaku yang kerap berubah dan bersifat intimidatif,” terang Marsda Eko.
Untuk itu, Marsda Eko mendorong dimaksimalkannya intelijen lapangan. Selain itu, perlindungan terhadap para saksi juga harus makin kuat.
"Ini guna mendukung pembuktian hukum, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman,” jelas Marsda Eko.
Baca Juga
Ketua Apindo Beberkan Dampak Besar Premanisme di Industri Jika Tak Segera Dihilangkan
Dalam kesempatan ini, Marsda Eko menekankan premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian. Untuk itu, Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah.
“Pemerintah tidak bisa membiarkan ketakutan dan intimidasi berkembang di tengah masyarakat. Langkah ini akan terus dikawal agar tidak berhenti sampai saat ini saja. Kita ingin rasa aman yang bebas dari premanisme dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.