Berantas Premanisme di Jatim, Kemenko Polkam Temukan Percaloan di Pelabuhan Tanjung Perak

 

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli). Komitmen itu ditunjukkan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dan jajarannya dengan mengecek dan memantau langsung sejumlah titik rawan premanisme di Jawa Timur (Jatim), yakni area Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Minggu (11/5/2025). 

 

Marsda Eko mengatakan, langkahnya mengecek langsung titik rawan premanisme di Jatim ini untuk menjalankan arahan Menko Polkam Budi Gunawan yang ingin memastikan operasi pemberantasan premanisme berjalan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

 

"Sehingga kami terjun langsung," kata Marsda Eko dalam keterangannya.

 

Baca Juga

Prabowo Resah dengan Aksi Premanisme Berbaju Ormas yang Ganggu Investasi

Dalam pengecekan ini, tim Kemenko Polkam menemukan adanya adanya aktivitas percaloan di Pelabuhan Tanjung Perak. Terdapat pihak tertentu yang melakukan pungutan liar terhadap calon penumpang.

 

Untuk itu, Marsda Eko meminta koordinasi dan sinergi antara Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama dan Pelindo perlu dilakukan secara rutin. Penguatan petugas keamanan pada malam hari juga perlu dilakukan.

 

“Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Untuk masyarakat, kalau ada calo atau pungli, laporkan segera,” tegasnya.

 

Sementara itu, di Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Marsda Eko menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak luar dalam distribusi logistik melalui jalur informal.

 

“Misalnya dengan menawarkan jasa pengawalan, pemindahan barang, atau pengurusan dokumen secara informal di luar prosedur resmi,” jelas Marsda Eko.

 

Pertamina Integrated Terminal Surabaya adalah tempat penyimpanan besar produk BBM dan LPG di Jawa Timur. Sebagai salah satu objek vital nasional, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal di sektor ini.

 

“Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan ini, termasuk verifikasi ketat terhadap jalur distribusi logistik,” katanya.

 

Baca Juga

Legislator Dukung Kemendagri Cabut Legalitas Ormas yang Terlibat Premanisme

 

Dalam kesempatan itu, Marsda Eko menekankan pentingnya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga ruang publik dan fasilitas vital dari gangguan premanisme.

 

“Tidak mungkin aparat bekerja sendiri. Butuh kolaborasi kita semua dalam pengawasan di lingkungan sekitar, agar kawasan-kawasan vital seperti pelabuhan dan terminal BBM bebas dari intimidasi, pungli, dan praktik ilegal lainnya,” tegasnya.