Thailand Izinkan Turis Belanja Pakai Kripto
JAKARTA, investortrust.id - Thailand mulai menarik perhatian dalam dunia kripto dengan rencana baru yang memungkinkan para turis menggunakan kripto selama kunjungan mereka.
Di saat yang sama, negara ini juga tengah mendorong pembaruan regulasi di sektor keuangannya. Menurut laporan media lokal, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand Pichai Chunhavajira, mengungkapkan arah baru ini dalam sebuah seminar investasi yang digelar di Bangkok, Senin (26/5/2025).
Hal paling menarik dari rencana ini adalah bahwa penggunaan kripto tidak akan berdampak pada mata uang lokal dan transaksi dengan kripto dapat dilakukan tanpa diketahui oleh pihak lain. Inisiatif ini dinilai sangat positif, terutama karena banyak warga negara asing yang menyambut baik langkah inovatif tersebut.
Untuk menarik lebih banyak turis, Thailand akan segera mengizinkan para turis menghubungkan aset kripto mereka dengan platform kartu kredit agar bisa digunakan dengan mudah.
Baca Juga
Prabowo dan PM Thailand Sepakat Kembangkan Industri Halal hingga Ekonomi Digital
Melansir Pintu, Kamis (29/5/2025) dalam skema ini, pengguna membayar dengan kripto, tetapi pedagang menerima pembayaran dalam bentuk baht Thailand, sering kali tanpa menyadari bahwa kripto digunakan.
Sistem cerdas ini dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap mata uang domestik dan dapat segera diterapkan, tergantung pada kesiapan infrastruktur dan regulasi. Bersamaan dengan dorongan wisata kripto, Thailand juga tengah meninjau ulang undang-undang lama yang memisahkan pasar modal tradisional dari aset digital.
Baca Juga
JD Vance Guncang Konferensi Bitcoin 2025, Apa Saja yang Dikatakannya?
Pichai menekankan pentingnya kerangka hukum yang terpadu serta pelonggaran pembatasan bagi investor institusi seperti perusahaan asuransi jiwa, yang saat ini hanya diperbolehkan berinvestasi pada obligasi pemerintah berisiko rendah. Reformasi mendatang diperkirakan akan memberikan mereka keleluasaan lebih besar untuk berinvestasi di saham dan aset swasta.
Untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga keadilan pasar, rancangan undang-undang sedang disiapkan guna memperluas kewenangan Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (Thai SEC), sehingga bisa langsung membawa kasus besar ke jaksa penuntut. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan aturan yang lebih ketat terkait perdagangan frekuensi tinggi dan reformasi terkait saham treasuri.

