Indonesia dan 31 Negara Kunci OECD Bahas Reformasi WTO

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia dan 31 negara kunci yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang membahas rencana reformasi World Trade Organization (WTO).

 

Menurut Airlangga, sejak berdiri pada 1995, WTO relatif berhasil meningkatkan perdagangan global. Peran WTO juga mampu menurunkan tarif dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

 

“Relevansi ini mengalami sejumlah tantangan,” kata Airlangga saat membahas Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD yang digelar daring, Rabu (4/6/2025).

 

Tantangan pertama datang dari kondisi perekonomian global yang tidak stabil. Saat ini, menurut Airlangga, terjadi tindakan unilateral yang mendisrupsi kebijakan yang biasanya sifatnya multilateral.

 

“Kemudian ada perbedaan pandangan terhadap regulasi atau mandat WTO yang dianggap kurang relevan dibandingkan pada saat pendiriannya sehingga memerlukan reformasi yang mendalam,” ujar dia.

 

Baca Juga

Temui Dirjen WTO, Airlangga Tekankan Pentingnya Multilateralisme yang Adil dan Inklusif  

 

Airlangga mengatakan wacana reformasi juga muncul karena posisi WTO yang kerap gagal untuk mengatasi persaingan antarnegara. “Lima tahun terakhir ini proses penyelesaian sengketa di WTO terganggu,” kata dia.

 

Menurut Airlangga, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela melihat peran strategis Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara untuk menggerakan wacana reformasi. Indonesia dianggap mewakili negara berkembang yang sifatnya inklusif.

 

 

“Agar kepentingan seluruh negara bisa terwakili di dalam WTO,” jelas dia.

 

Airlangga memastikan Indonesia mendorong reformasi WTO. Ini akan direalisasikan dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun.

 

“WTO wajib mencapai hasil mencapai hasil yang lebih baik dan Indonesia akan menugaskan dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan terkait rencana tersebut,” kata dia.

 

Sebelumnya seperti diberitakan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu secara bilateral dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela, di sela agenda hari pertama Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tahun 2025.

 

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga tegaskan komitmen Indonesia pada sistem perdagangan mutilateral.

 

“WTO memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam mempromosikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis pada peraturan. Untuk itu, Indonesia berharap WTO dapat terus melanjutkan dukungannya pada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya agar mampu berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang lebih inklusif,” ujar Menko Airlangga dikutip laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (3/6/2025).

 

Menko Airlangga juga turut bahas beberapa perkembangan agenda nasional dalam diskusi WTO seperti isu pertanian, perikanan, dan perdagangan dalam sistem elektronik. 

 

WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional saat ini yang memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

 

Saat ini WTO memiliki 166 anggota di mana tiga perempatnya merupakan negara berkembang. Keanggotaan Indonesia di WTO diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selama keanggotaannya, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dalam peningkatan perdagangan internasional, melalui pemanfaatan prinsip dan fasilitasi seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), hingga program peningkatan kapasitas.