CRIF 2025 Resmi Dibuka, Kepemimpinan Lokal Dibutuhkan Percepat Ketahanan Iklim Perkotaan
JAKARTA, investortrust.id – Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 mengungkap pentingnya peran kepemimpinan lokal untuk mempercepat aksi ketahanan iklim perkotaan resmi dibuka. Dibutuhkan kesadaran akan krisis serta peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keberanian para pemangku kepentingan kota untuk merencanakan dan mengimplementasikan aksi iklim.
Demikian kesimpulan pembukaan forum Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 digelar Park Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (21/5/2025), yang mengimpun lebih dari 300 perseta. Kegiatan yang berlangsung di Park Hyatt Jakarta menghadirkan peserta dari kota-kota dan pemerintah daerah di Indonesia dan dunia, serta mitra dari Asia-Pasifik dan Eropa.
Forum yang mengusung tema “Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future,” ini diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan didukung Uni Eropa.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi saat pembukaan forum di Jakarta, Rabu (21/5/2025), mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah komunitas untuk mengarusutamakan aksi iklim. Hal ini bisa dimulai dengan membangun kesadaran akan krisis. Kemudian meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keberanian para pemangku kepentingan kota percontohan untuk merencanakan dan mengimplementasi aksi iklim.
Aksi iklim berkelanjutan, terang dia, membutuhkan upaya yang lebih besar dengan membangun kemitraan global kota-kota berkelanjutan yang menyediakan berbagai dukungan mulai dari teknologi hingga keuangan. “Melalui Climate Resilience and Innovation Forum, kami mendorong, memperkuat, dan memberdayakan pemerintah daerah dengan alat, pengetahuan, know-how, serta kemitraan untuk perubahan iklim,” ujarnya.
Sementara itu, Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengatakan bahwa ancaman perubahan iklim tetap menjadi prioritas utama bagi Uni Eropa (UE). Perubahan iklim memengaruhi setiap kota secara berbeda, tergantung pada kerentanan, kesiapan, dan kemampuan mitigasi.
“Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC), Indonesia dan UE bekerja sama untuk mewujudkan inklusivitas yang lebih baik di kota masing-masing, sehingga mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan iklim. Kota dapat mengubah mindset penduduknya dalam mengatasi masalah perubahan iklim,” terang Denis.
Sementara itu,Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Syafrizal ZA menjelaskan, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam isu perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menempatkan climate change salah satu isu yang diprioritaskan, termasuk dalam pelaksanan RPJPD oleh pemerintah daerah.
Baca Juga
Mari Elka Sebut Langkah Mitigasi Perubahan Iklim Dunia Butuh Biaya US$ 6 Triliun
Menurut dia, bupati dan wali kota sangat membantu dalam climate resilient, sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
“Peraturan ini menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Bahkan, Kemendari sudah memberikan petunjuk untuk mendukung program climate change, melalui tiga program yaitu program pengontrolan polusi, biodiversity management, dan manajemen sampah,” ungkapnya.
Pernyataan tingkat tinggi lainnya juga disampaikan oleh Maimunah Mohd Sharif, Wali Kota Kuala Lumpur. Menurut dia, pencapaian utama kegiatan ini adalah penyerahan simbolis sepuluh Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plans/CAP) kepada Bandar Lampung, Cirebon, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Pangkalpinang, Gorontalo, Kupang, Mataram, dan Ternate, yang sudah masuk proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).
Pedoman CAP
UCLG ASPAC juga meluncurkan pedoman CAP. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran UCLG ASPAC dalam membantu lebih dari 20 pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik untuk menyusun CAP.
UCLG ASPAC juga memberikan penghargaan badge Global Covenant of Mayors (GCoM) kepada kota-kota di Asia Tenggara yang menunjukkan kemajuan nyata dalam aksi iklim. Penandatanganan perjanjian kerja sama desentralisasi antara beberapa kota dan lembaga, termasuk Samarinda-Hefei, UCLG ASPAC dan Kuala Lumpur, UCLG ASPAC dan National Association of Local Authorities of Georgia (NALAG).
Baca Juga
Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Diproyeksikan Capai US$ 894 Miliar
Pembukaan forum ini ditutup dengan pengenalan City and Local Government (CLG) Institute UCLG ASPAC, yang akan berperan sebagai pusat riset dan pengetahuan untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti, penelitian, dan manajemen pengetahuan.
Selama dua hari berikutnya, CRIF 2025 akan menyelenggarakan panel tingkat tinggi, sesi tematik interaktif, penanaman pohon dan kunjungan lapangan ke Tebet Eco-Park di Jakarta serta fasilitas transformasi pengelolaan sampah di Banyumas, menawarkan model ketahanan berbasis masyarakat yang dapat diadopsi.