Desain Kawasan Yudikatif & Legislatif IKN Siap Tayang, Tinggal Tunggu Restu Prabowo
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyampaikan, pihaknya akan melaporkan hasil reviu desain kawasan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah siap, hanya masih menunggu waktu beliau (Presiden Prabowo). Kami mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (Menko AHY) atau seperti apa. Saya mau ketemu Pak Menko juga ini,” ungkap Diana saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga
Hasil reviu desain kawasan yudikatif dan legislatif di IKN telah dinyatakan selesai dan akan dipresentasikan kepada Presiden Prabowo seusai libur Lebaran 1446 hijriah. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kesepakatan desain oleh Prabowo.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya segera melelangkan kawasan yudikatif dan legislatif di IKN setelah lelang proyek jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) hingga Sepaku pada Mei 2025 mendatang.
''Nanti yang ekosistem yudisial dan legislatif, ini akan kita tenderkan setelah penandatangan kontrak yang ini (jalan KIPP 1A hingga Sepaku) di pertengahan Mei (2025), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif)," kata Basuki saat virtual meeting dengan media dan Indonesia Diaspora Network Global, Rabu (23/4/2025) lalu.
Baca Juga
Uji Coba Kereta Tanpa Rel di IKN Resmi Berakhir, Unit Dikembalikan ke China
Basuki memastikan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. Menurutnya, OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
Sementara, anggaran yang sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Adapun Rp 3,4 triliun dari Rp 5,4 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan kawasan Sepaku.
"Karena ini pekerjaannya harus banyak. Kalau sekaligus nanti enggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sambil nanti kita melelangkan," terang Basuki.