Kementerian PKP Bakal Bangun 1.912 Unit Rusun Baru di Era Presiden Prabowo
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun 1.912 unit rumah susun (rusun) baru dan 6.687 unit rusun direvitalisasi dengan kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC) 2024-2025 dengan anggaran Rp 1,219 triliun di era kepresidenan Prabowo Subianto.
“Kami pastikan semuanya akan berjalan dan akan dituntaskan untuk rusun-rusun di seluruh Indonesia. Jadi untuk rusun baru kita ada kurang lebih 1.912 unit, terus kita ada juga revitalisasi rumah susun,” kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP Sri Haryati dalam "Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)" melalui pantauan YouTube, dikutip Rabu (30/4/2025).
Baca Juga
'Begini' Cerita Wartawan yang "Kecipratan" Hunian Terjangkau di Rusun Pasar Rumput
Sementara itu, lanjut Sri, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah perkotaan akan dialokasikan Rp 255 miliar. “BSPS di perkotaan ada sekitar 11.900 unit BSPS (bedah rumah)-nya,” tutur dia.
Pagu anggaran 2025 Kementerian PKP telah disepakati Komisi V DPR pada 13 Februari 2025 lalu sebesar Rp 3,4 triliun dari yang sebelumnya terkena efisiensi anggaran menjadi Rp 1,6 triliun.
.
Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah pernah menyatakan, seluruh program Presiden Prabowo Subianto akan dirincikan dalam pidato nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada 16 Agustus 2025 mendatang. Hal ini juga menyangkut tentang program 3 juta rumah dalam 1 tahun yang rencananya akan menemui titik terang setahun mendatang.
“Sekali lagi APBN yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI, Joko Widodo). APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025, itu APBN 2026. Karena itu, sebenarnya seluruh program bapak presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” jelas Fahri di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025) lalu.
Ihwal itu, Wamen Fahri menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mematangkan kebijakan daerah guna mempersiapkan diri menyerap APBN secara optimal pada program perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
“Saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah harus memikirkan efek kebijakan kepada daerah dan tolong disiapkan sistemnya, karena uangnya ada, kami menyiapkan uang tentunya karena pemerintah daerah dalam sistem kita enggak boleh pinjam, enggak boleh punya utang luar negeri, investasi boleh tetapi enggak boleh berutang,” jelas dia.
Meski Fahri tidak memperinci jumlah APBN 2026 yang tengah disiapkan untuk program 3 juta rumah, tetapi ia sangat yakin target 3 juta rumah dalam 1 tahun bukan hal mustahil untuk dicapai.
